Serinting news.id , TANGGAMUS – Masa bakti kepengurusan DPD II Partai Golkar Tanggamus yang telah habis melahirkan dinamika politik panas di tubuh partai beringin. Di persimpangan jalan antara opsi penunjukan Pelaksana Tugas (Plt) dan pemilihan melalui Musyawarah Daerah (Musda), para Pimpinan Kecamatan (PK) se-Kabupaten Tanggamus secara bulat menempatkan posisi: Plt Ditolak, Musda Harga Mati.
Penolakan terhadap wacana Plt bukan tanpa alasan. Bagi kader di tingkat akar rumput, penunjukan pemimpin sementara dinilai bukan sekadar melanggar mekanisme demokrasi internal, melainkan bentuk pengabaian terhadap peran strategis kader yang bekerja langsung di lapangan.
“Kepemimpinan sementara rentan menimbulkan polemik dan memecah belah. Golkar Tanggamus butuh pemimpin definitif yang sah mandatnya dari kader, bukan ditunjuk sepihak dari atas,” tegas pernyataan bersama jajaran PK.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Para pimpinan kecamatan menilai, Musda adalah satu-satunya forum sah yang mampu melahirkan kepemimpinan kuat dan berkeadilan. Melalui Musda, arah kebijakan partai dapat dirumuskan bersama, serta legitimasi pemimpin terjamin hingga ke tingkat paling bawah. Sebaliknya, jalur Plt dianggap berisiko besar mengerdilkan peran akar rumput yang selama ini menjadi garda terdepan memenangkan pertarungan politik.
Empat poin tuntutan telah disampaikan secara resmi: penolakan tegas Plt, desakan percepatan jadwal Musda, penjagaan soliditas lewat kepemimpinan definitif, dan jaminan aspirasi kader didengar.
Emiayati, Ketua PK Alhidayah sekaligus perwakilan suara akar rumput, mengingatkan bahwa tantangan politik ke depan sangat berat. Golkar Tanggamus butuh pemimpin yang mampu merangkul, menyatukan, dan membesarkan partai kembali. Hal itu, kata dia, hanya bisa dihasilkan dari proses demokrasi Musda yang bersih dan terbuka.
“Pemimpin hasil Musda lahir dari rahim keluarga besar Golkar. Dia punya tanggung jawab moral dan politik untuk mengembalikan kejayaan partai. Jalur lain selain Musda hanya akan memperpanjang masalah,” tegas Emiayati.
Kini, beban keputusan berada di tangan DPD I Partai Golkar Provinsi Lampung. Sikap yang diambil akan menentukan: apakah Golkar Tanggamus akan segera terkonsolidasi lewat jalan demokrasi, atau justru terjebak dalam perselisihan berkepanjangan akibat penolakan akar rumput. (EDI)
Editor : Ssm
