KPK Ungkap Dugaan Keterlibatan Bupati Pati dalam Kasus Suap Proyek Jalur Kereta Api, Pemanggilan Terbuka

- Jurnalis

Rabu, 13 Agustus 2025 - 21:02 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Jakarta, Seruntingnews.Id. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengindikasikan bahwa Bupati Pati, Jawa Tengah, Sudewo (SDW), diduga kuat menerima aliran dana terkait kasus dugaan suap dalam pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan.

“Benar, Saudara SDW diduga sebagai salah satu pihak yang menerima aliran commitment fee terkait proyek pembangunan jalur kereta,” ujar Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, pada Rabu (13 Agustus 2025), seperti dikutip dari Antara.

Budi menegaskan bahwa peluang untuk memanggil Sudewo sebagai saksi tetap terbuka lebar. “Apabila keterangan dari yang bersangkutan dibutuhkan, maka akan dilakukan pemanggilan untuk dimintai keterangan,” tambahnya.

Dugaan keterlibatan Sudewo bukanlah isu baru. Dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Semarang pada 9 November 2023, KPK mengungkapkan bahwa penyidik telah menyita sekitar Rp3 miliar dari kediaman Sudewo. Uang tersebut terdiri dari pecahan rupiah dan mata uang asing. Namun, Sudewo membantah keterkaitan uang tersebut dengan kasus suap, mengklaim bahwa dana tersebut berasal dari gajinya sebagai anggota DPR RI serta hasil usaha pribadinya.

Baca Juga :  KPK Tetapkan 11 Tersangka Kasus Pemerasan Sertifikasi K3 di Kemnaker, Termasuk Suami Pegawai KPK

Kasus dugaan korupsi di DJKA ini bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK pada April 2023, yang menjerat sejumlah pejabat dan pihak swasta. Hingga November 2024, total 14 tersangka telah ditetapkan, termasuk dua korporasi. Terkini, seorang ASN Kemenhub bernama Risna Sutriyanto resmi ditahan pada 12 Agustus 2025.

KPK menegaskan bahwa proses penyidikan terus berlanjut untuk menelusuri aliran dana suap yang melibatkan berbagai pihak, termasuk kemungkinan mengarah pada kepala daerah.

Sumber: Antara, Detik, Media Indonesia

Berita Terkait

KPK Gelar OTT di Jakarta Utara, 8 Orang Diamankan Terkait Suap Pengurangan Pajak
Menhan-PWI Pusat Agendakan Khusus Retret 200 Wartawan
Jelang Nataru 2025–2026, Polri Intensifkan Patroli Dialogis Amankan Gereja dan Objek Vital
LSM PRO RAKYAT Laporkan Kasus PT Lampung Energi Berjaya ke Presiden dan Kejaksaan Agung RI : Kejati Lampung Dinilai Tidak Mampu dan Tidak Profesional
Pimpinan KPK dan Penggiat Anti Korupsi Kompak : Peluang Semua Anggota DPR Komisi XI 2019-2024 terseret Kasus Skandal CSR BI-OJK.
OTT KPK: Bupati Lamteng Tertangkap dalam Operasi Senyap  
Peringati Hakordia 2025: ASDP Kukuhkan Tata Kelola Bersih dan Perjalanan Layanan Publik yang Terpercaya*
Jelang Nataru, ASDP Optimalkan Alur Mobilitas Kendaraan di Pelabuhan Penyeberangan Sumatera–Jawa–Bali

Berita Terkait

Sabtu, 10 Januari 2026 - 15:12 WIB

KPK Gelar OTT di Jakarta Utara, 8 Orang Diamankan Terkait Suap Pengurangan Pajak

Kamis, 25 Desember 2025 - 07:41 WIB

Menhan-PWI Pusat Agendakan Khusus Retret 200 Wartawan

Sabtu, 20 Desember 2025 - 18:58 WIB

Jelang Nataru 2025–2026, Polri Intensifkan Patroli Dialogis Amankan Gereja dan Objek Vital

Selasa, 16 Desember 2025 - 17:09 WIB

LSM PRO RAKYAT Laporkan Kasus PT Lampung Energi Berjaya ke Presiden dan Kejaksaan Agung RI : Kejati Lampung Dinilai Tidak Mampu dan Tidak Profesional

Minggu, 14 Desember 2025 - 01:44 WIB

Pimpinan KPK dan Penggiat Anti Korupsi Kompak : Peluang Semua Anggota DPR Komisi XI 2019-2024 terseret Kasus Skandal CSR BI-OJK.

Berita Terbaru