DPR Resmi Mengesahkan RUU Perampasan Aset Sebagai Usul Inisiatif, Ditarget Berlaku Sebelum Akhir Tahun

- Jurnalis

Selasa, 6 Oktober 2026 - 11:37 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Serunting News.Id, JAKARTA — DPR RI melaju cepat. RUU Perampasan Aset resmi disahkan sebagai RUU usul inisiatif DPR dalam Rapat Paripurna ke-9 Masa Sidang I Tahun Sidang 2026–2027, Selasa (6/10/2026).

Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, memastikan undang-undang ini dapat disahkan sebelum akhir tahun.

“Dengan demikian kami bisa kembali tegaskan dan pastikan bahwa kita akan memiliki UU Perampasan Aset paling lambat 15 Desember 2026,” ungkap Habiburokhman kepada wartawan usai rapat.

Setelah disahkan sebagai inisiatif DPR, RUU selanjutnya akan masuk pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) pada masa sidang berikutnya yang dimulai 10 November 2026.

Habiburokhman menjelaskan penyusunan draf telah berjalan sejak September 2025 melalui proses panjang: 62 Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU), 8 kunjungan kerja, puluhan kunjungan daerah pemilihan, serta ratusan aspirasi tertulis dari masyarakat.

Menyikapi kekhawatiran masyarakat agar UU ini tidak menjadi alat kekuasaan terhadap lawan politik maupun alat pemerasan oleh aparat penegak hukum, Habiburokhman menegaskan hal tersebut menjadi perhatian utama Komisi III. Pengawasan pelaksanaan UU nantinya akan diperketat.

Baca Juga :  Oligarki vs. Rakyat: Kejagung Diuji, Kasus PT. SGC Guncang Lampung  

Selain RUU Perampasan Aset, Paripurna hari ini juga membahas:
– Penyampaian IHPS dan LHP Semester I Tahun 2026 dari BPK RI
– Pengambilan keputusan terhadap RUU Pelindungan Ketenagakerjaan
– Pengambilan keputusan terhadap RUU Satu Data Indonesia. (Aa)

Berita Terkait

Jenderal Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan Sebagai Tersangka Kasus Penyadapan Presiden Prabowo  
Bupati Klaten Diduga Suap Kepala BPK Jateng Rp400 Juta demi Hapus Temuan Audit
Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo Kena OTT KPK
KPK Tetapkan Tersangka Kasus Korupsi Pengadaan BNPB, Lima Orang Ditetapkan  
KPK Larang Kepala Daerah Beri Hibah APBD ke Instansi Vertikal
Pejabat BNPB Terjaring Operasi Tangkap Tangan KPK
BEM SI KEPUNG DPR, TUNTUT REVISI UU SISDIKNAS DAN PENDIDIKAN GRATIS
Presiden Prabowo Lantik Menteri, Wamen, dan Pejabat Setingkat Menteri,Listyo Sigit Kini Kepala Staf Kepresidenan

Berita Terkait

Selasa, 3 November 2026 - 22:41 WIB

Jenderal Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan Sebagai Tersangka Kasus Penyadapan Presiden Prabowo  

Sabtu, 17 Oktober 2026 - 17:04 WIB

Bupati Klaten Diduga Suap Kepala BPK Jateng Rp400 Juta demi Hapus Temuan Audit

Jumat, 16 Oktober 2026 - 02:31 WIB

Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo Kena OTT KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 - 17:17 WIB

KPK Tetapkan Tersangka Kasus Korupsi Pengadaan BNPB, Lima Orang Ditetapkan  

Selasa, 13 Oktober 2026 - 22:01 WIB

KPK Larang Kepala Daerah Beri Hibah APBD ke Instansi Vertikal

Berita Terbaru