Wamendagri Tegaskan Komitmen Kemendagri Dukung Pemeriksaan Kesehatan Gratis untuk Wujudkan Masyarakat Sehat

- Jurnalis

Jumat, 4 Juli 2025 - 01:08 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Jakarta — Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menegaskan komitmennya dalam mendukung pelaksanaan program Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) yang digagas Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Dukungan ini merupakan bagian dari kontribusi Kemendagri untuk mewujudkan masyarakat yang sehat dan cerdas, sejalan dengan visi Indonesia Sehat menuju Indonesia Emas 2045.

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk menegaskan, Kemendagri secara konsisten mendukung pelaksanaan PKG, termasuk yang berlangsung di satuan pendidikan. Dukungan ini, misalnya, diwujudkan dengan memastikan program tersebut berjalan berbasis data kependudukan.

“Kembali lagi kita mengacu pada landasan kebijakan pelaksanaan daripada program dari Bapak Presiden dan Bapak Wapres, dan juga menuju Indonesia Sehat, Indonesia Emas,” ujar Wamendagri dalam Rapat Koordinasi Tingkat Menteri Program PKG Sekolah di Kantor Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Jakarta, Kamis (3/7/2025).

ADVERTISEMENT

Donasi

SCROLL TO RESUME CONTENT

Ribka menyampaikan, Kemendagri telah menjalin nota kesepahaman (MoU) dan menerbitkan sejumlah surat edaran untuk mendorong percepatan pelaksanaan PKG di seluruh daerah. Ia menyebutkan bahwa layanan di bidang pendidikan dan kesehatan merupakan urusan konkuren yang menjadi tanggung jawab pemerintah pusat dan daerah. Ia juga mengatakan bahwa pemerintah daerah telah menindaklanjuti program tersebut.

Baca Juga :  KPK Tangkap Wakil Menteri Ketenagakerjaan atas Dugaan Pemerasan Sertifikasi K3

Selain itu, Ribka menekankan pentingnya dukungan dari Direktorat Jenderal (Ditjen) Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri dalam menyukseskan program PKG. Dukcapil dinilai berperan penting dalam menyediakan data akurat mengenai siswa dan penduduk yang menjadi sasaran program.

“Dukcapil ini sangat berperan penting dalam memberikan data dukung kepada siapa yang mendapatkan pelayanan PKG ini,” tegasnya.

Di sisi lain, Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin menjelaskan, PKG merupakan salah satu program hasil terbaik cepat atau quick win dari Presiden Prabowo Subianto untuk memastikan masyarakat tetap sehat dan mencegah timbulnya penyakit melalui deteksi dini.

“Bapak Presiden Prabowo Subianto menugaskan saya di salah satu program quick win-nya beliau, adalah memastikan masyarakat Indonesia tetap sehat, jangan sampai sakit,” ujar Budi.

Baca Juga :  Wujudkan Asta Cita Ketahanan Pangan Untuk pembangunan Nasional

Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa PKG merupakan program terbesar yang pernah dijalankan pemerintah, lantaran menjangkau seluruh penduduk Indonesia. Program PKG telah dimulai sejak Februari 2025 melalui layanan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) dan akan diperluas ke satuan pendidikan.

“Total peserta sekolah ini ada 52 juta lebih yang akan kita cek kesehatannya. Kalau nanti itu ketemu ada ciri-ciri yang kurang sehat, kita bisa melakukan tata laksana atau perawatan agar yang bersangkutan tetap sehat, kalau bisa jangan sampai sakit,” ujar Menkes Budi.

 

Sebagai informasi, rapat tersebut dipimpin Menteri Koordinator (Menko) PMK Pratikno. Forum ini juga dihadiri oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti, Wakil Menteri Sosial (Wamensos) Agus Jabo Priyono, Direktur Jenderal (Dirjen) Pendidikan Islam Kementerian Agama Suyitno, serta Dirjen Komunikasi Publik dan Media Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) Fifi Aleyda Yahya.

Puspen Kemendagri

Berita Terkait

KPK Gelar OTT di Jakarta Utara, 8 Orang Diamankan Terkait Suap Pengurangan Pajak
Menhan-PWI Pusat Agendakan Khusus Retret 200 Wartawan
Jelang Nataru 2025–2026, Polri Intensifkan Patroli Dialogis Amankan Gereja dan Objek Vital
LSM PRO RAKYAT Laporkan Kasus PT Lampung Energi Berjaya ke Presiden dan Kejaksaan Agung RI : Kejati Lampung Dinilai Tidak Mampu dan Tidak Profesional
Pimpinan KPK dan Penggiat Anti Korupsi Kompak : Peluang Semua Anggota DPR Komisi XI 2019-2024 terseret Kasus Skandal CSR BI-OJK.
OTT KPK: Bupati Lamteng Tertangkap dalam Operasi Senyap  
Peringati Hakordia 2025: ASDP Kukuhkan Tata Kelola Bersih dan Perjalanan Layanan Publik yang Terpercaya*
Jelang Nataru, ASDP Optimalkan Alur Mobilitas Kendaraan di Pelabuhan Penyeberangan Sumatera–Jawa–Bali

Berita Terkait

Sabtu, 10 Januari 2026 - 15:12 WIB

KPK Gelar OTT di Jakarta Utara, 8 Orang Diamankan Terkait Suap Pengurangan Pajak

Kamis, 25 Desember 2025 - 07:41 WIB

Menhan-PWI Pusat Agendakan Khusus Retret 200 Wartawan

Sabtu, 20 Desember 2025 - 18:58 WIB

Jelang Nataru 2025–2026, Polri Intensifkan Patroli Dialogis Amankan Gereja dan Objek Vital

Selasa, 16 Desember 2025 - 17:09 WIB

LSM PRO RAKYAT Laporkan Kasus PT Lampung Energi Berjaya ke Presiden dan Kejaksaan Agung RI : Kejati Lampung Dinilai Tidak Mampu dan Tidak Profesional

Minggu, 14 Desember 2025 - 01:44 WIB

Pimpinan KPK dan Penggiat Anti Korupsi Kompak : Peluang Semua Anggota DPR Komisi XI 2019-2024 terseret Kasus Skandal CSR BI-OJK.

Berita Terbaru