Lampung Utara, Seruntingnews.Id. -P2D Online, Dorong Transparansi dan Efisiensi Keuangan Daerah
Kabupaten Lampung Utara resmi memasuki era digitalisasi pengelolaan keuangan daerah dengan peluncuran Sistem Perintah Pencairan Dana (SP2D) Online pada Selasa, 24 Juni 2025. Peluncuran yang berlangsung di Ruang Tapis, Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Utara, menandai langkah signifikan dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan efisien. SP2D Online ini terintegrasi dengan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia (SIPD-RI) dan Aplikasi Sistem Keuangan Bank Lampung.
Peluncuran SP2D Online ini dilandasi oleh berbagai regulasi nasional, termasuk Permendagri No. 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, Permendagri No. 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan APBD TA 2025, Nota Kesepahaman antara Kemendagri dan Asbanda, serta Kebijakan Stranas PK dalam rangka digitalisasi dan pencegahan korupsi pada pengelolaan keuangan daerah.
Bupati Lampung Utara, Hamartoni Ahadis, secara langsung membuka acara tersebut dan menekankan pentingnya transformasi digital dalam pengelolaan keuangan daerah. “SP2D Online merupakan bagian dari reformasi tata kelola keuangan daerah. Sistem ini mempercepat proses pencairan dana, meminimalisir risiko kesalahan manual, dan memperkuat transparansi. Kita ingin birokrasi yang lincah dan responsif,” ujar Bupati Hamartoni.
Dengan SP2D Online, Pemerintah Kabupaten Lampung Utara optimis dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang keuangan dan memperkuat integritas dalam administrasi keuangan daerah. Sistem ini dinilai tidak hanya efisien, tetapi juga akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap tata kelola pemerintahan. “Mari kita jadikan sistem ini sebagai tonggak perubahan menuju tata kelola pemerintahan daerah yang lebih baik, cepat, dan transparan,” tutup Bupati Hamartoni.
Sebagai simbol komitmen bersama, acara peluncuran ditandai dengan penandatanganan simbolis antara Pemerintah Kabupaten Lampung Utara, Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kementerian Dalam Negeri, dan Bank Lampung. Kerja sama ini menunjukan keseriusan semua pihak dalam menerapkan sistem digital untuk pengelolaan keuangan daerah yang lebih modern dan akuntabel. (E)
