Bandar Lampung Seruntingnew id.Kompleks Kantor Pemerintah Provinsi (Pemprov) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung dipadati oleh ratusan massa aksi dari berbagai elemen mahasiswa pada Senin (15/6/2026) siang.
Aksi unjuk rasa yang membawa tajuk “Lampung Tarik Mandat” ini digelar untuk mengawal kebijakan nasional sekaligus menyuarakan impitan ekonomi yang tengah dirasakan masyarakat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Massa yang merupakan gabungan dari organisasi kemahasiswaan seperti Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Lampung KAMU UIN Raden Intan Lampung hingga KM Institut Teknologi Sumatera (Itera) tersebut mulai memadati lokasi sejak pukul 10.30 WIB.
Ketegangan di Lapangan dan Pembakaran Ban
Aparat keamanan dari Mapolres Bandar Lampung Korps Brimob Sabhara serta Satpol PP sebelumnya telah memperketat penjagaan dengan memasang blokade kawat berduri di pintu masuk kawasan kantor pemerintahan.
Situasi di lapangan sempat memanas saat massa aksi bersitegang dengan petugas keamanan untuk meminta kawat berduri dibuka agar mereka bisa masuk ke halaman gedung.
Setelah berhasil menembus halaman Kantor DPRD Lampung, mahasiswa langsung menggelar orasi secara bergantian, melakukan aksi simbolis tabur bunga, serta membakar ban bekas sebagai bentuk protes atas kebijakan pemerintah yang dinilai tidak pro-rakyat.
Dalam orasinya, para demonstran menyampaikan kekecewaan terhadap minimnya fungsi pengawasan dari DPRD Lampung yang dianggap memicu kebocoran anggaran daerah.
Berdasarkan pernyataan sikap yang dirilis, aliansi “Lampung Tarik Mandat” membawa enam poin tuntutan utama kepada pemerintah
1. Mendesak pemerintah mewujudkan akses pendidikan gratis, ilmiah, dan demokratis untuk seluruh rakyat.
2.Menuntut penurunan harga bahan pokok serta Bahan Bakar Minyak (BBM) yang kian membebani masyarakat.
3. Meminta pemerintah menghentikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih karena dinilai menyedot APBN, menyulitkan UMKM, dan hanya memperkaya kelompok elit.
4. Mendesak revisi UU Polri dan menolak praktik militerisme di ranah sipil demi menjaga ruang demokrasi.
5. Mendorong penerapan aturan pajak kekayaan (wealth tax) bagi kelompok masyarakat berpenghasilan tinggi.
6. Menuntut perwujudan penegakan hak asasi manusia yang sejati dan seadil-adilnya di Indonesia.
Hingga sore hari, aksi penyampaian aspirasi ini terus berjalan di bawah pengawalan ketat kepolisian.
Kapolresta Bandar Lampung Kombes Polisi Alfret Jacob Tilukay terus mengimbau massa mahasiswa agar tetap menyampaikan tuntutan mereka dengan tertib sopan dan menjaga kondusivitas kota.(*)
