Ahmad Basri: Ketua K3PP | Sabtu.7.01.2026.
Presiden Prabowo di hadapan para kepala daerah se-Indonesia dalam sebuah Rapat Koordinasi Nasional beberapa waktu lalu, menyampaikan pesan yang tegas. Masalah sampah harus segera diselesaikan.
Pesan ini menunjukkan bahwa persoalan sampah bukan lagi isu teknis semata, melainkan telah menjadi masalah nasional yang membutuhkan perhatian serius dari seluruh kepala daerah.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Pasca instruksi presiden fenomena yang nyaris seragam terlihat di berbagai daerah. Para kepala daerah bersama jajaran birokrasi tampak sibuk membersihkan sampah, meninjau lokasi pembuangan, dan menunjukkan aktivitas lapangan.
Aktivitas yang sebelumnya jarang menjadi prioritas dan kini mendadak menjadi agenda penting. Kondisi ini justru membuka persoalan mendasar. Tanpa instruksi presiden besar kemungkinan masalah sampah tidak akan bergerak tetap dibiarkan begitu saja.
Mengapa presiden sampai membahas masalah sampah? Bisa jadi sampah tidak pernah benar-benar dianggap sebagai isu strategis oleh banyak kepala daerah. Menangani sampah kalah menarik dibanding proyek pembangunan fisik yang menjanjikan keuntungan politik dan ekonomi.
Bagi para kepala daerah bisa jadi mengurus sampah tidak menjanjikan citra apalagi keuntungan ekonomi politik. Selama ini urusan sampah kerap dipersempit sebagai tanggung jawab Dinas Lingkungan Hidup. Seolah cukup dengan menunjuk satu dinas maka persoalan selesai.
Cara pandang ini menunjukkan absennya kepemimpinan kebijakan. Kepala daerah melepaskan tanggung jawab strategisnya dan membiarkan persoalan publik dikelola secara administratif bukan sistemik.
Di titik inilah watak birokrasi kita terlihat jelas. Birokrasi bekerja bukan karena kesadaran melainkan karena instruksi. Mesin pemerintahan baru bergerak ketika perintah datang dari pusat. Tanpa komando, daya nalar kebijakan tumpul, inisiatif mati dan tanggung jawab publik menghilang.
Presiden juga menyinggung tingginya budaya membuang sampah sembarangan di tengah masyarakat. Pernyataan ini memang faktual. Sampah rumah tangga kerap dibuang ke sungai, ke lahan kosong, atau diletakkan di pinggir jalan.
Perilaku ini telah menjadi fenomena klasik dalam kehidupan sehari-hari masyarakat.
Namun, persoalan sampah tidak bisa dilepaskan dari peran negara. Di sisi lain, perhatian pemerintah daerah terhadap pengelolaan sampah masih sangat minim.
Banyak daerah tidak memiliki lokasi pembuangan yang layak, armada pengangkut yang tidak memadai, maupun sistem pengelolaan yang tidak berkelanjutan. Ketika negara gagal menyediakan sistem, masyarakat dibiarkan mengelola persoalannya sendiri.
Akibatnya, masalah sampah berkembang menjadi problem yang kompleks. Tumpukan sampah merusak wajah kota, menimbulkan bau tak sedap, mencemari lingkungan, dan mengancam kesehatan publik.
Sampah tidak lagi sekedar persoalan kebersihan, tetapi cermin kegagalan tata kelola pemerintahan daerah. Instruksi presiden memang mampu menggerakkan birokrasi dalam jangka pendek. Tapi apakah akan konsisten menangani sampah?
Jika pengelolaan sampah hanya bergantung pada perintah dari pusat, maka yang terjadi bukanlah perbaikan sistem, melainkan reaksi sesaat. Setelah perhatian mereda persoalan yang sama akan kembali berulang.
Di sinilah letak persoalan utamanya. Penanganan sampah bergerak karena instruksi presiden bukan karena kesadaran pemerintah daerah. Ini bukan sekadar kritik soal kebersihan, melainkan kritik terhadap wajah birokrasi yang kehilangan nurani dan kepemimpinan.
Selama pola ini dipertahankan maka instruksi apa pun hanya akan menghasilkan kepatuhan semu yang lambat laun akan menghilang dan bukan perubahan yang berkelanjutan.
Editor : Azam
