Lampung Selatan,Seruntingnews.id– Menteri Koordinator Bidang Pangan RI Prof. Dr. (H.C) Zulkifli Hasan, S.E., M.M turun langsung memantau operasionalisasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di Desa Bumi Sari, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Kamis (15/10/2026) pagi. Kunjungan kerja pukul 07.20 WIB ini menjadi bukti keseriusan pemerintah pusat mendorong ekonomi kerakyatan dari tingkat desa.
Tampak hadir dalam kegiatan tersebut Danrem 043/Gatam Brigjen TNI Sumarlin Marzuki, S.E.,M.Han., Bupati Lampung Selatan Radityo Egi Pratama, Dandim 0421/LS Letkol Kav Mochammad Nuril Ambiyah, S.H., M.I.P., Danramil 421-06/Natar Kapten Inf Rudi Teguh Prasetyo, Menteri Desa PDT Yandri Susanto, Deputi PMK Setdukab Johar Arifin, Camat Natar Eko Irawan, serta Kapolres, Kajari, Ketua DPRD, jajaran OPD dan sekitar 50 Manajer KDKMP se-Lampung Selatan dan Pesawaran.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Di hadapan para manajer koperasi, Zulhas menegaskan pesan penting bahwa Koperasi Merah Putih bukan milik presiden, bukan milik menteri, melainkan murni milik desa. Menurutnya, manajemen koperasi diatur penuh oleh manajer Kopdes dan harus diawasi bersama agar benar-benar mampu menggerakkan ekonomi desa dan pada akhirnya menyokong ekonomi nasional. Ia menyebut Kopdes bukan sekadar tempat jual-beli, melainkan infrastruktur negara untuk membantu perekonomian daerah.
Poin paling menarik adalah soal permodalan. Zulhas menyebut KDKMP akan menjadi solusi permodalan yang tidak mencekik. Jika pinjaman di Bank Mekar agunan bisa mencapai 20 persen, di KDKMP hanya 8 persen. Kemudahan ini diharapkan mampu menumbuhkan UMKM dan petani kecil. Selain itu, koperasi juga akan bertahap menyediakan kebutuhan pokok bersubsidi seperti beras, pupuk dan kebutuhan rumah tangga lainnya.
Zulhas juga memastikan KDKMP akan berperan sebagai offtaker hasil pertanian. Hasil panen petani tidak lagi harus dijual murah ke tengkulak, melainkan akan dibeli dengan harga layak melalui Bulog via KDKMP sehingga petani tidak dirugikan. Terkait sorotan lokasi Kopdes yang berada di tempat tidak lazim, Zulhas menjelaskan itu karena program ini membutuhkan lahan yang siap dan tanpa konflik dengan warga. Jika tidak ada lahan warga yang disetujui, maka digunakan lahan TNI yang memang lokasinya ada di wilayah pegunungan.
Rangkaian kunjungan berlangsung padat namun tertib. Mulai dari peninjauan gudang pukul 07.25 WIB, transaksi di gerai pukul 07.30 WIB, dialog bersama Menko Pangan pukul 07.55 WIB, hingga penyerahan simbolis beras premium 10 Kg program TJSL BRI kepada 5 warga perwakilan dan foto bersama pukul 08.10 WIB. Seluruh kegiatan berakhir pukul 08.40 WIB dalam keadaan aman, berkat pengamanan dan pendampingan aktif Babinsa Koramil 421-06/Natar yang menunjukkan sinergitas TNI-Pemda dalam menyukseskan program nasional.
(Amr/*)
