Tulang Bawang Barat, Serunting news,Id. – Aroma ketidakpercayaan tercium menyengat di Tulang Bawang Barat, saat puluhan wartawan yang tergabung dalam Aliansi Media Tubaba Bersatu turun ke jalan, Senin (8/9/2025). Bukan sekadar tuntutan biasa, aksi ini adalah bentuk perlawanan terhadap dugaan ketidakberesan dalam pengelolaan anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo). Di bawah terik matahari, mereka menyuarakan satu kata: transparansi. Senin(8/9)
Para jurnalis ini menuntut audit menyeluruh terhadap anggaran Kominfo tahun 2023-2025 oleh Aparat Penegak Hukum (APH), termasuk Kejaksaan Negeri dan Tipikor Polres Tubaba. Mereka juga mendesak evaluasi kinerja pejabat Kominfo yang dianggap gagal mengemban amanah.
“Kami tidak ingin ada lagi diskriminasi. Anggaran publikasi harus merata dan adil untuk semua media,” tegas Rico, koordinator aksi, dengan suara lantang.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Lima poin tuntutan utama yang menjadi bara dalam aksi ini adalah:
1. Evaluasi kinerja Dinas Kominfo Tubaba dan penggantian pejabat yang dinilai tidak kompeten.
2. Audit anggaran Kominfo Tubaba oleh APH, khususnya terkait penggunaan dana APBD tahun 2024-2025.
3. Transparansi dan pemerataan anggaran publikasi kepada seluruh media.
4. Kejelasan data jumlah media yang terdaftar di Kominfo.
5. Jaminan tidak ada diskriminasi dalam penyaluran anggaran publikasi.
Aksi ini memancing respons dari Wakil Bupati Tulang Bawang Barat, Nadirsyah, yang didampingi oleh Kepala Dinas Kominfo, Eri Budi Santoso, dan Penjabat Sekretaris Daerah, Perana Putra. Nadirsyah berjanji akan menindaklanjuti aspirasi para wartawan.
“Saya pastikan, pejabat Kominfo harus terbuka soal anggaran. Jika ada yang tidak becus, akan kami evaluasi tanpa pandang bulu,” ujar Nadirsyah dengan nada serius.
Namun, pernyataan Kadis Kominfo Eri Budi Santoso justru memicu tanda tanya besar. Ia menyebut ada 311 media yang terdaftar, padahal para wartawan hanya mengetahui sekitar 220 media.
“Ke mana perginya seratus media yang hilang? Apakah ini media siluman yang selama ini menikmati anggaran tanpa sepengetahuan kami?” tanya Rico dengan nada curiga.
Setelah menyampaikan aspirasi di kantor Pemda, para wartawan melanjutkan aksi ke kantor DPRD Tulang Bawang Barat. Wakil Ketua DPRD, Kuncoro, menerima perwakilan wartawan untuk menyampaikan aspirasi secara langsung.
Kini, mata publik tertuju pada pemerintah daerah dan DPRD Tulang Bawang Barat. Akankah janji-janji manis itu benar-benar terwujud, atau hanya menjadi angin lalu? Para wartawan Tubaba telah menyuarakan kegelisahan mereka, dan hanya waktu yang akan menjawab apakah keadilan dan transparansi akan benar-benar hadir dalam pengelolaan anggaran publikasi di Bumi Ragem Sai Mangi Wawai. ( Aziz)
