MESUJI,Serunting News. Id – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mesuji resmi membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk membahas sengketa tapal batas wilayah antara Kabupaten Mesuji dan Kabupaten Tulang Bawang di Kecamatan Rawajitu Utara. Keputusan tersebut disahkan dalam Rapat Paripurna yang digelar di Ruang Sidang Utama DPRD Mesuji, Kamis (16/4/2026).
Rapat dipimpin pimpinan DPRD Mesuji dan dihadiri Bupati Mesuji Hj. Elfianah, Wakil Ketua I DPRD Agus Munawar, Wakil Ketua II Parsuki, unsur Forkopimda, serta jajaran Pemerintah Kabupaten Mesuji.
Berdasarkan laporan kehadiran, sebanyak 17 dari 30 anggota DPRD hadir secara langsung, sedangkan 13 anggota lainnya menyampaikan surat izin. Dengan terpenuhinya kuorum sesuai Pasal 113 ayat (1) huruf c Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Mesuji, rapat paripurna resmi dibuka.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Agenda diawali dengan pembacaan surat masuk oleh Pelaksana Harian (Plh.) Sekretaris DPRD Mesuji, Andra Sutomi, S.E., yang menyampaikan nama-nama utusan dari tujuh fraksi, yakni Fraksi NasDem, PKB, Golkar, PDI Perjuangan, Gerindra, Demokrat, dan Mesuji Raya, sebagai anggota Pansus.
lPembentukan Pansus merupakan tindak lanjut atas rekomendasi Komisi I DPRD Mesuji terkait penyelesaian sengketa batas wilayah di Kecamatan Rawajitu Utara. Usulan tersebut kemudian disetujui secara aklamasi oleh seluruh anggota dewan yang hadir.
Bupati Mesuji Hj. Elfianah menyampaikan apresiasi atas langkah DPRD membentuk Pansus. Menurutnya, penyelesaian sengketa batas wilayah sangat penting untuk memberikan kepastian hukum dan administrasi bagi masyarakat di kawasan perbatasan.
“Persoalan tapal batas bukan sekadar garis di atas peta, melainkan menyangkut pelayanan publik, kepastian hak atas tanah, hingga kepastian hukum bagi warga kami di Kecamatan Rawajitu Utara. Kami sangat mengapresiasi dan mendukung penuh pembentukan Pansus ini. Pemkab Mesuji siap menyajikan data dan dokumen historis yang valid untuk mengawal proses penyelesaian ini hingga tuntas,” ujar Elfianah.
Pimpinan rapat juga menegaskan bahwa Pansus akan segera bekerja dengan mengumpulkan data dan bukti lapangan, memanggil pihak-pihak terkait, serta berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Lampung dan Kementerian Dalam Negeri guna mempercepat penyelesaian sengketa tersebut.
“Pembentukan Pansus ini merupakan bentuk komitmen nyata DPRD Mesuji dalam menjalankan fungsi pengawasan dan memperjuangkan aspirasi konstituen. Kami ingin memastikan tidak ada wilayah maupun hak-hak masyarakat Mesuji yang terabaikan akibat ketidakjelasan batas wilayah ini,” tegas pimpinan sidang.
Melalui pembentukan Pansus ini, DPRD dan Pemerintah Kabupaten Mesuji berharap proses penyelesaian sengketa tapal batas dapat berjalan secara objektif, transparan, dan berlandaskan hukum sehingga menghasilkan solusi yang memberikan kepastian bagi masyarakat serta mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang lebih baik di wilayah perbatasan. (ADV)
Editor : Aan
